CANTRIK.CO – Ratusan anggota Laskar Santri Nusantara menggelar aksi damai di depan Gedung Trans7, Jakarta Selatan, Selasa siang, sebagai bentuk protes terhadap tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai merugikan citra pesantren, Selasa, 14 Oktober 2025.
Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Laskar Santri Nusantara, Didik Setiawan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap kualitas pemberitaan televisi yang dianggap tidak berimbang.
“Kami datang dengan damai, tetapi tegas menuntut tanggung jawab. Tayangan tersebut menyinggung institusi pesantren dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam,” kata Didik di sela aksi.
Massa membawa sejumlah spanduk berisi seruan moral, di antaranya bertuliskan “Hormati Pesantren, Hormati Santri” dan “Media Harus Edukatif, Bukan Provokatif.” Mereka juga membacakan pernyataan sikap dan menempelkan spanduk di depan gerbang utama Gedung Trans7 sebagai simbol penolakan terhadap pemberitaan yang dinilai tidak profesional.
Empat Tuntutan Utama
Dalam aksinya, Laskar Santri Nusantara menyampaikan empat tuntutan kepada pihak Trans7 dan lembaga penyiaran nasional, yaitu:
1. Mendesak Trans7 menyampaikan klarifikasi serta permintaan maaf terbuka kepada publik dan dunia pesantren.
2. Meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan investigasi resmi terhadap tayangan Xpose Uncensored dan menjatuhkan sanksi bila ditemukan pelanggaran kode etik jurnalistik.
3. Mendorong evaluasi total terhadap tim redaksi dan produser program tersebut.
4. Mengimbau seluruh media nasional agar lebih selektif dan profesional dalam mengangkat isu keagamaan dan sosial.
Aksi Berlangsung Kondusif
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB berlangsung tertib dan kondusif. Petugas keamanan bersama aparat kepolisian membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi untuk mencegah kemacetan.
Sekitar pukul 13.00 WIB, massa membubarkan diri secara tertib setelah menyerahkan surat tuntutan resmi kepada perwakilan manajemen Trans7.
Didik menegaskan, aksi tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap media, melainkan peringatan moral bagi dunia jurnalistik agar tetap berpegang pada etika dan tanggung jawab sosial.
“Kami tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Dunia pesantren bukan objek sensasi, tetapi bagian dari solusi bangsa,” ujar Didik menegaskan. (*)
