CANTRIK.CO – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jabanusa memastikan survei seismik 3D oleh Kangean Energy Indonesia (KEI) di wilayah Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan memperhatikan aspek lingkungan serta keterlibatan masyarakat lokal.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, mengatakan survei seismik merupakan tahapan penting dalam eksplorasi migas untuk memperoleh data lapisan batuan di bawah permukaan bumi. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk menentukan potensi sumber daya energi di suatu wilayah.
“Survei seismik ini sebenarnya kebutuhan negara, karena kita memerlukan data lapisan batuan untuk mendukung kegiatan eksplorasi migas,” kata Anggono di Surabaya, Senin, 27 Oktober 2025.
Menurut Anggono, kegiatan eksplorasi memiliki risiko tinggi bagi kontraktor migas. “Kalau tidak ditemukan cadangan, maka biayanya menjadi non cost recovery. Tapi bagi negara, data yang diperoleh tetap penting untuk pengembangan energi ke depan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi komitmen KEI yang siap melaksanakan survei seismik 3D tersebut. Kegiatan ini, kata dia, memerlukan investasi besar dan melalui proses perizinan ketat.
“Sebelum kegiatan dimulai, seluruh izin diverifikasi oleh SKK Migas, termasuk aspek lingkungan dan sosial,” katanya.
Menjawab kekhawatiran sejumlah pihak terkait dampak terhadap ekosistem laut, Anggono memastikan survei seismik dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan.
“Teknologi yang digunakan bersifat nirkabel, tidak memakai kabel panjang (streamer) seperti metode lama. Jadi, dampak terhadap terumbu karang sangat minim,” ujarnya.
Selain memperhatikan kelestarian lingkungan, SKK Migas juga mendorong keterlibatan warga lokal dalam pelaksanaan survei.
“Kami dorong agar masyarakat setempat dilibatkan sebagai tenaga lapangan. Ini bentuk manfaat langsung dari kegiatan migas,” kata Anggono.
Ia menjelaskan, manfaat jangka panjang dari kegiatan eksplorasi akan dirasakan masyarakat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang disalurkan ke pemerintah daerah.
“DBH migas sudah menjadi bagian dari kontribusi ke APBD Kabupaten Sumenep. Selain itu, ada juga program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang kami arahkan ke daerah terdampak,” ujarnya.
Selama ini, program PPM banyak difokuskan di wilayah Pulau Pagerungan, lokasi operasi utama KEI. “Ini mungkin sebabnya masyarakat Kangean merasa belum merasakan manfaat secara langsung. Namun ke depan, seiring survei dilakukan di wilayah Kangean, program sosial juga akan diarahkan ke sana,” tutur Anggono.
Ia memastikan seluruh tahapan survei akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).
“Sosialisasi menjadi kewajiban sebelum kegiatan dimulai, agar semua pemangku kepentingan memahami tujuan dan manfaat survei ini,” katanya.
Survei seismik 3D di perairan Kangean belakangan menarik perhatian publik dan aktivis lingkungan di Sumenep. Sejumlah pihak meminta transparansi dan jaminan agar kegiatan itu tidak merusak ekosistem laut serta memperhatikan kepentingan masyarakat kepulauan.
“Kami selalu terbuka bagi siapa pun, baik tokoh masyarakat maupun mahasiswa, yang ingin melakukan audiensi terkait rencana survei ini,” ujar Anggono. (*)
